Kapan Lembaga REDD+ & MRV diketok palu ?

Perdebatan Pro Kontra REDD+ diantara rimbawan Indonesia masih terus beralangsung.  Pada satu sisi Rimbawan Indonesia menganggap REDD+ adalah bentuk “pendiktean”  terhadap Indonesia, di sisi lain ada yang beranggapan REDD+ adalah momentum untuk memperbaiki kehutanan Indonesia.  Saya salah satu yang mendukung pendapat kedua,selama REDD+ tidak hanya ditujukan untuk “karbon” tetapi untuk perbaikan kehutanan Indonesia.

Ada beberapa alasan saya berpendapat demikian:

  1. REDD+  membutuhkan perbaikan kapasitas SDM
  2. REDD+ membutuhkan data spasial yang standard dan system pengelolaan  yang handal.
  3. REDD+  membutuhkan data kehutanan (potensi tegakan) yang valid.
  4. REDD+  membutuhkan informasi berbagai peta (tutupan hutan, lahan gambut, peta kawasan hutan, HGU dll) yang valid.
  5. REDD+ membutuhkan dukungan data penginderaan jauh kontinyu
  6. Dll

Satu per satu nampaknya kondisi diatas sedang diperbaiki.  Diantaranya adalah (a) Kementrian Kehutanan telah memperbaiki NFI, (b) inisiasi one map (walaupun baru satu propinsi), (c) one licence : Lapan berperan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk pembelian data citra satelit, dan lembaga lain akan dapat memperoleh secara gratis !, untuk itu LAPAN telah meng_upgradi fasilitas receivernya. (d) PIPIB, dll

Satu hal yang ditunggu adalah pendirian LEMBAGA REDD, dan LEMBAGA MRV.  Tanpa ada lembaga tersebut mustahil REDD+ bisa berjalan !

Leave a Reply